PERBEDAAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

a. PENGERTIAN

Sistem Pemerintahan Parlementer adalah suatu sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Sedangkan Sistem Pemerintahan Presidensial (sistem Kongresional) adalah sistem pemerintahan negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. (sumber : Wikipedia.com)

b. CIRI- CIRI

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
• Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :

• Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
• Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
• Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
• Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

c. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
• Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
• Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
• Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
• Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
• Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:

• Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
• Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
• Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
• Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:

• Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
• Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
• Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas
• Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. (sumber : Wikipedia.com)

NO	SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER	SISTEM PEMERINTAHAH PRESIDENSIAL
1.	Sistem kepemimpinan terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah.	Kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan.
2.	Sistem pemerintahan ditentuakn harus bertanggung jawab kepada parlemen.	Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada parlemen melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.
3.	Kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapatkan dukungan parlemen, dan parlemen dapat dibubarkan oelh pemerintah apabila dianggap tidak dapat memberikan dukungan kepada pemerintahan.	Presiden tidak berwenag membubarkan parlemen.
4.	-	Kabinet sepenuhnya bertanggung jawab terhadap presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara.
5.	-	Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif
6.	-	Presiden merupakan eksekutif tunggal.
7.	-	Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
8.	-	Presiden mengangkat menteri dan bertanggung jawab kepadanya.
9.	-	Anggota parlmen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif.
10.	-	Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen.
11.	-	Supermasi konstitusi
12.	-	Eksekutif bertanggung jawab pada rakyat yang berdaulat.
13.	Sistem parlemen tidak tersebar dan berpusat pada parlemen	Kekuasaan tersebar atau tidak berpusat